INDOBIGI– Polemik penghapusan kelas 1, 2, dan 3 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini tengah terjadi. Itu karena BPJS Kesehatan direncanakan akan menggantinya ke kelas standar.
Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman mengatakan, untuk penghapusan kelas BPJS yang direncanakan terjadi Juli 2022 mendatang tidak akan dilakukan. “Saat ini tidak ada penghapusan kelas. Uji coba yang dipimpin oleh DJSN dilakukan untuk melihat penerapan kriteria kelas standar dan infrastruktur di kelas III pada 14 rumah sakit pemerintah,” jelas Arif.
Adapun untuk besaran iuran yang akan dibayarkan peserta BPJS katanya, mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua, atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Pada Perpres tersebut besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk masyarakat masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp42.000
“Peserta PBI iurannya sebesar Rp42.000 dibayarkan oleh Pemerintah pusat dengan kontribusi Pemerintah daerah sesuai kekuatan fiskal setiap daerah,” ujarnya. Sedangkan untuk peserta pekerja penerima upah (PPU) atau pekerja formal seperti ASN, TNI, Polri dan swasta besaran iuran sebesar 5 persen dari total upah. Dengan rincian 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja.
“Untuk perhitungan iuran ini berlaku pula batas bawah yaitu upah minimum kabupaten/kota dan batas atas sebesar Rp12 juta. Jadi perhitungan iuran dari penghasilan seseorang hanya berlaku pada jenis kepesertaan PPU, pekerja formal yang mendapat upah secara rutin dari pemberi kerjanya,” terangnya.
Arif mengatakan, bagi kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dikelompokan sebagai peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk jenis kepesertaan tersebut katanya, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai yang dikehendaki. Pada kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp35.000 per orang per bulan.
“Perlu diketahui juga bahwa khusus PBPU kelas 3 sebetulnya mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp7.000 per orang per bulan, sehingga sebetulnya totalnya Rp42.000,” jelasnya. Melalui hal itu, Arif menuturkan untuk seseorang yang belum memiliki penghasilan atau sudah tidak berpenghasilan dapat memilih menjadi peserta PBPU dengan pilihan kelas 1, 2 atau 3. “Atau jika masuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat masuk menjadi kelompok peserta PBI yang iurannya dibayar pemerintah,” ujarnya.
Sumber : VIVA
