Indobigi.online,Kebumen – Setelah gagal melakukan audensi pertama di gedung DPRD kebumen akibat para kepala Dinas terkait proyek jambanisasi tidak menghadiri undangan dari ketua DPRD kebumen, pada hari Rabo tanggal 14 Oktober 2022 pukul 13.00 wib, Aliansi masyarakat peduli Kebumen kembali mengadakan acara Audensi di pendopo kabumian tepatnya di gedung arumbinang kompleks pendopo.
Pada Audensi kali ini aliansi masyarakat peduli Kebumen melakukan audensi dengan Bupati kebumen beserta segenap kepala dinas terkait proyek jambanisasi.
Hadir pada acara tersebut Bupati kebumen beserta wakil bupati kebumen, kepala kejaksaan negeri kebumen, kepolisian Polres kebumen, kepala dinas kesehatan, konsultan pelaksana dan penyedia jasa / kontraktor pelaksana.
Aliansi masyarakat peduli Kebumen melalui perwakilannya pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek jambanisasi terjadi banyak kekurangan dalam hal mutu atau kualitas pengerjaan jambanisasi. Pengerjaan banyak di bawah standar kualitas di tiap titik proyek yang dikerjakan.
Ada 1000 titik pengerjaan jambanisasi di 22 kecamatan di wilayah kabupaten Kebumen yang di tiap titik menggunakan spesifikasi atau spek cor beton untuk dinding dan lantai tanpa besi dengan ketebalan 10 cm, besi hanya digunakan untuk pembuatan tutupnya saja. Komposisi dari cor beton menggunakan split atau batu pecah dan pasir serta semen 6 zak dalam satu titiik jamban.
Salah satu peserta audiensi Imam Hamdani menyampaikan bahwa banyak ditemukan di lapangan pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga menimbulkan komplain dan kerugian di masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Diharapkan kontrol dari pengawas baik itu dari inspektorat pengawas pemerintah maupun dari kontraktor melakukan pengawasan semaksimal mungkin terhadap kualitas pembangunan agar sesuai standarisasi karena yang terjadi di lapangan bahwa pengawas hanya minta foto saja jarang sekali terjun ke lokasi apalagi di daerah-daerah pegunungan yang sulit dijangkau.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa contoh pengakuan penerima bantuan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan spek yang ditetapkan. Banyak yang hanya menggunakan dua setengah sampai dengan 3 sak semen padahal pembangunan sudah selesai dikerjakan. Pengecoran yang harusnya menggunakan split atau batu pecah juga hanya menggunakan pasir halus dan semen. Ada beberapa titik pembangunan yang warga penerima dibebani untuk membuat lubang sendiri dan bekisting cor menggunakan bambu dibelah.
Menanggapi pelaksanaan proyek yang di bawah spek Bapak Halim selaku perwakilan dari CV pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa untuk satu lokasi tiga sak semen itu pasti kurang dan itu merupakan mobilisasi material secukupnya dulu baru menyediakan di awal untuk memulai pekerjaan satu titik Lima sampai dengan 6 sak semen. Diakui bahwa ada beberap Yang pengerjaannya di bawah spek dan sudah dibongkar 4 titik di klirong dan untuk titik-titik yang kurang diterima masih diupayakan untuk diperbaiki.
Dengan ditemukannya beberapa pengerjaan proyek yang kualitasnya di bawah spek dari dinas terkait juga sudah melakukan tindakan dengan cara mengirimkan surat kepada kontraktor pelaksana sebanyak tiga kali untuk meningkatkan kualitas pengerjaan agar sesuai dengan spesifikasi ataupun spek sesuai dengan perjanjian kontrak.
Menanggapi masukan-masukan yang disampaikan oleh aliansi masyarakat peduli Kebumen, Bupati Kebumen H Arif Sugianto SH, menyampaikan bahwa jika spek dimainkan maka dinas tersebut maupun kontraktor pelaksana bisa terkena masalah termasuk yang merugikan negara. Beberapa temuan tadi cukup baik untuk ke depan supaya lebih berkualitas apakah penyedia jasa itu sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut apa tidak. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana mutu dari pekerjaan jangan sampai anggaran yang sudah diberikan mutunya tidak sesuai dengan kontrak. Jadi tolong dari kontraktor, inspektorat dan dinas terkait laksanak. laksanakan dengan ketentuan kontrak, laksanakan pengecekan dan verifikasi faktual terhadap mutu dan standarisasi, kata Bupati kebumen pada kesempatan audiensi tersebut.
Bupati Kebumen juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya akan membayar pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan spek atau standar kualifikasi proyek yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.
Sigit Subiantoro sebagai Ketua masyarakat peduli hukum (MPH) kabupaten Kebumen yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Kebumen tsb menyampaikan bahwa acara audiensi ini tujuannya sebagai kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan proyek yang penerimanya adalah masyarakat kurang mampu.
“Sore hari ini kita aliansi masyarakat peduli Kebumen hanya akan menunggu komitmen Bupati haji Arif Sugianto SH, terkait dengan adanya bentuk perbaikan maupun evaluasi di dalam program-program kedepannya khususnya program jambanisasi ini”tuturnya Dugaan Kerugian negara memang belum terdeteksi secara lengkap tetapi sudah banyak indikasi-indikasi yang terjadi di lapangan mengingat pelaksanaan proyek masih di bawah kualitas standar spesifikasi kontrak. Dirinya sebagai seorang kelembagaan akan tetap mengawal program tersebut dan apabila komitmen seorang bupati tidak di tepati maka kita tidak akan segan segan untuk mengambil langkah langkah hukum, baik melalui gugatan maupun melaporkan dugaan mark up atau penyimpangan ini ke komisi pemberantasan korupsi KPK , ” Kita tunggu saja komitmen Bupati sampai selesainya proyek atau program ini ” pungkasnya
Kerugian negara memang belum terdeteksi tetapi sudah banyak indikasi-indikasi yang terjadi di lapangan mengingat pelaksanaan proyek masih di bawah kualitas standar spesifikasi kontrak.
Terjadinya pembebanan pembebanan terhadap penerima bantuan ini sebetulnya
Di luar perikemanusiaan yang semestinya tidak terjadi. Ini agar supaya menjadi catatan dan ini harapannya juga tidak terjadi pada bansos-bansos yang lain, kata Haryanto salah satu tokoh aliansi masyarakat peduli Kebumen.
Pelaksanaan proyek jambanisasi yang mencapai 1000 titik lokasi memang di dalam pengerjaannya membutuhkan mobilisasi yang tinggi karena tersebar di 22 kecamatan di Kebumen sehingga di tiap titik pengerjaan bisa terjadi pelaksanaannya di bawah spesifikasi kontrak apabila pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan proyek tersebut tidak maksimal.
Dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari segenap elemen masyarakat untuk membantu di dalam pengawasan kegiatan tersebut agar supaya kegiatan proyek yang sasarannya untuk masyarakat kurang mampu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan standarisasi kegiatan (Fandi)
